Bahan baku mulai 1 kg · COA gratis · Kirim ke Indonesia & ASEANKontak
Bahanbakukiloan.combahanbakukiloanScale Up bisnismu dari 1 Kg!

Beranda › Artikel

Bahan Baku Kosmetik: Panduan untuk Brand Skincare Lokal

Tim Bahanbakukiloan.com · Diperbarui 12 November 2026

Jawaban singkat: Bahan baku kosmetik di Indonesia diatur oleh Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, yang memuat daftar bahan dengan pembatasan, pewarna, pengawet, tabir surya yang diizinkan, serta bahan yang dilarang. Saat membeli, pastikan setiap bahan memiliki COA per batch dan informasi status halal, karena kosmetik termasuk produk wajib halal sejak 18 Oktober 2026. Untuk tahap formulasi, membeli dalam porsi kecil membantu brand baru menghemat modal.

Aturan Utama: PerBPOM 25/2025

Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 ditetapkan pada 9 September 2025 dan mencabut Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 beserta perubahannya (Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022). Peraturan ini mengatur persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu bahan kosmetik (Pasal 3).

Lima daftar bahan dalam lampiran

Lampiran Isi Yang perlu dicek brand
I Bahan yang diizinkan dengan pembatasan (kadar maksimum, jenis produk, peringatan) Kadar dalam formula dan peringatan di label
II Pewarna yang diizinkan Apakah pewarna yang dipakai ada dalam daftar
III Pengawet yang diizinkan Jenis dan kadar pengawet
IV Bahan tabir surya yang diizinkan Untuk produk dengan fungsi tabir surya
V Bahan yang dilarang Pastikan tidak ada dalam formula

Poin penting lainnya

Kenapa Kepatuhan Bahan Itu Serius

BPOM rutin mengawasi kosmetik di peredaran. Dalam siaran pers 13 Juli 2026, BPOM menemukan 14 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya atau dilarang pada triwulan II 2026, dengan temuan antara lain asam retinoat, hidrokinon, klobetasol propionat, mometason furoat, pewarna Merah K10, dan merkuri. Sebelas di antaranya adalah produk lokal hasil kontrak produksi. Sanksinya meliputi pencabutan izin edar dan penghentian sementara kegiatan, dan BPOM merujuk pada ancaman pidana dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pelajaran untuk brand baru: meski produksi dititipkan ke maklon, pemilik brand tetap perlu memahami bahan apa yang ada di formulanya.

Dari Bahan ke Produk Terdaftar

Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 mengatur tata cara notifikasi kosmetik. Bagi brand tanpa pabrik, jalurnya adalah kontrak produksi dengan industri kosmetik yang memiliki sertifikat CPKB. Dokumen Informasi Produk (DIP) harus sudah ada sebelum notifikasi diajukan, dan notifikasi berlaku 3 tahun.

Sejak 2026, sertifikasi CPKB diatur oleh Peraturan BPOM Nomor 8 Tahun 2026, yang menggantikan Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2021. Salah satu ketentuannya: industri kosmetik yang hanya memperoleh sertifikat pemenuhan aspek CPKB tidak boleh menerima kontrak produksi. Jadi, saat memilih maklon, tanyakan jenis sertifikat CPKB yang dimiliki.

Halal untuk Kosmetik

BPJPH memasukkan kosmetik ke dalam kategori produk yang wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026. Karena kehalalan produk ditentukan oleh semua bahan yang dipakai, minta informasi status halal untuk setiap bahan kosmetik yang Anda beli.

Checklist Membeli Bahan Baku Kosmetik

Tips Membeli untuk Tahap Formulasi

  1. Beli kecil dulu. Untuk uji formula, porsi 1 kg per bahan biasanya cukup untuk beberapa varian.
  2. Gunakan satu batch bahan selama satu seri percobaan.
  3. Simpan semua COA karena data bahan akan dibutuhkan untuk menyusun DIP.
  4. Diskusikan dengan maklon sejak awal soal bahan yang akan dipakai, agar tidak perlu reformulasi.

Komunikasi dengan Maklon

Sebelum membeli bahan sendiri, tanyakan ke maklon apakah mereka menerima bahan dari pemilik brand, dokumen apa yang mereka minta (misalnya COA dan status halal), serta bagaimana bahan akan disimpan. Kesepakatan ini sebaiknya tertulis dalam perjanjian kontrak produksi, yang menurut Peraturan BPOM 12/2020 memang perlu dibuat dan dinotariskan untuk jalur kosmetik kontrak.

Bahan Kosmetik di BBK

Bahanbakukiloan.com memiliki kategori Kosmetik serta pengelompokan bahan untuk usaha Skincare & Kosmetik. Pembelian bisa mulai 1 kg dengan COA gratis untuk semua produk. Tersedia pula cicilan via Kredivo, Home Credit, serta kartu kredit Mandiri dan BCA, dan harga lebih murah jika Anda menunjukkan invoice terbaru yang valid dari supplier saat ini (S&K berlaku). Lihat bahannya di Katalog, atau ajukan bahan yang belum tersedia melalui halaman Kontak.

FAQ Bahan Baku Kosmetik

1. Aturan apa yang mengatur bahan baku kosmetik di Indonesia? Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik.

2. Bolehkah memakai bahan yang tidak ada di daftar pembatasan? Boleh, jika memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu dengan bukti ilmiah atau empiris yang dicatat dalam Dokumen Informasi Produk (Pasal 6).

3. Apakah kosmetik wajib halal? Ya. Menurut BPJPH, kosmetik termasuk kategori wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026.

4. Saya belum punya pabrik. Bagaimana mendaftarkan produk? Melalui kontrak produksi dengan industri kosmetik ber-CPKB, lalu mengajukan notifikasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020.

5. Apakah bisa membeli bahan kosmetik dalam jumlah kecil di BBK? Bisa, mulai 1 kg dengan COA gratis.


Sedang menyusun formula skincare pertama Anda? Kirim daftar bahan yang Anda cari ke Mas Faiz di WhatsApp +62 852-2197-9652.

Artikel ini adalah informasi umum. Selalu cek teks lengkap peraturan di JDIH BPOM dan konsultasikan dengan maklon atau ahli regulasi Anda.

Sumber

  • Peraturan BPOM Nomor 25 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik: https://www.peraturan.go.id/filespengundangan/peraturan-bpom-no-25-tahun-2025.pdf
  • BPOM, "BPOM Temukan Kembali 14 Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya dan Bahan Dilarang pada Triwulan II Tahun 2026": https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-temukan-kembali-14-kosmetik-mengandung-bahan-berbahaya-dan-bahan-dilarang-pada-triwulan-ii-tahun-2026
  • Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika: https://peraturan.go.id/files/bn661-2020.pdf
  • BPOM, "PerBPOM 8 Tahun 2026, Permudah Perizinan Kosmetik bagi Pelaku Usaha dan Jamin Kosmetik Aman bagi Masyarakat": https://www.pom.go.id/siaran-pers/perbpom-8-tahun-2026-permudah-perizinan-kosmetik-bagi-pelaku-usaha-dan-jamin-kosmetik-aman-bagi-masyarakat
  • BPJPH, "Tak Hanya Makanan-Minuman, Ini Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2026": https://bpjph.halal.go.id/detail/tak-hanya-makanan-minuman-ini-jenis-produk-yang-wajib-bersertifikat-halal-mulai-18-oktober-2026/