Izin Edar BPOM untuk UMKM: Mulai dari Mana?
Dua Jalur Utama untuk Pangan Olahan
SPP-IRT (Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga)
Aturan utamanya adalah Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024. Beberapa poin penting:
- Siapa yang bisa: Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), yaitu usaha pangan yang dijalankan di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan manual hingga semi otomatis.
- Penerbit: Bupati/Wali Kota, melalui sistem OSS (Pasal 4).
- Masa berlaku: 5 tahun (Pasal 22). Setelah habis, produk dilarang diedarkan. Perpanjangan diajukan paling lambat 1 bulan sebelum masa berlaku berakhir (Pasal 23).
- Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP): IRTP wajib mengikuti PKP, dibuktikan dengan sertifikat PKP bernilai minimal 60 yang diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau BPOM (Pasal 15–16). Komitmen ini harus dipenuhi dalam 3 bulan sejak SPP-IRT terbit (Pasal 20).
- Jenis pangan: hanya jenis pangan yang tercantum dalam Lampiran I peraturan tersebut.
Produk yang tidak bisa memakai SPP-IRT
Pasal 10 Peraturan BPOM 4/2024 menyebut IRTP tidak dapat mengajukan SPP-IRT untuk:
- Bahan tambahan pangan (BTP)
- Bahan penolong
- Pangan olahan yang wajib SNI
- Pangan olahan yang mencantumkan klaim
- Pangan untuk keperluan gizi khusus (PKGK)
- Minuman beralkohol
- Produk nonpangan
Poin "mencantumkan klaim" penting bagi brand minuman herbal: jika label Anda memuat klaim, jalur SPP-IRT tidak bisa dipakai.
Izin edar MD BPOM
MD adalah izin edar yang diterbitkan langsung oleh BPOM untuk pangan olahan produksi dalam negeri. Produk di luar daftar SPP-IRT wajib MD. Lokasi produksinya tidak harus di rumah dan peralatannya tidak dibatasi. Sebelum mendaftarkan produk, pelaku usaha perlu mendaftarkan data perusahaan di sistem e-registrasi pangan olahan.
BPOM juga punya program Si Jempol (Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan) berupa desk registrasi dan klinik konsultasi. Menurut BPOM, pada 2024 program ini mendampingi 2.318 pelaku usaha (90,47% UMKM) dan menghasilkan 3.406 izin edar.
Ringkasan Perbandingan
| Aspek | SPP-IRT | MD BPOM | Notifikasi Kosmetik |
|---|---|---|---|
| Untuk | Pangan olahan rumah tangga berisiko rendah | Pangan olahan dalam negeri di luar daftar SPP-IRT | Kosmetik |
| Penerbit | Bupati/Wali Kota via OSS | BPOM | BPOM |
| Lokasi produksi | Tempat tinggal | Rumah atau fasilitas khusus | Industri kosmetik ber-CPKB atau kontrak produksi |
| Peralatan | Manual–semi otomatis | Tidak dibatasi | Sesuai CPKB |
| Masa berlaku | 5 tahun | (cek ketentuan BPOM) | 3 tahun |
| Dasar aturan | PerBPOM 4/2024 | PerBPOM 13/2023 (kategori pangan) | PerBPOM 12/2020 |
Regulasi Baru yang Sedang Disiapkan
Pada 30 April 2026, BPOM menyampaikan sedang menyusun regulasi untuk menjembatani celah antara PIRT dan izin edar MD/ML. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan, "Kami tidak menurunkan standar, tetapi menyesuaikan standarnya." BPOM juga menyebut akan memberikan insentif berupa pembebasan biaya pendaftaran untuk UMKM tertentu dan pendampingan melalui Balai Besar/Balai POM. Waktu berlakunya belum diumumkan, jadi pantau situs resmi BPOM.
Jalur Notifikasi Kosmetik
Untuk kosmetik, aturan tata caranya adalah Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020. Pemohon notifikasi bisa berupa:
- Industri kosmetik di Indonesia, dengan dokumen antara lain NIB, NPWP, dan sertifikat CPKB yang masa berlakunya minimal 6 bulan.
- Usaha perorangan atau badan usaha yang kontrak produksi dengan industri kosmetik ber-CPKB. Syaratnya antara lain rekomendasi dari UPT BPOM setempat, perjanjian kontrak produksi yang dinotariskan, dan penanggung jawab teknis.
- Importir kosmetik.
Sebelum notifikasi, harus sudah ada Dokumen Informasi Produk (DIP). Notifikasi berlaku 3 tahun dan perpanjangannya diajukan paling lambat 30 hari kalender sebelum masa berlaku habis.
Jalur kontrak produksi (maklon) biasanya paling realistis untuk founder brand skincare yang belum punya pabrik.
Langkah Awal untuk UMKM
- Tentukan kategori produk (pangan, obat bahan alam, atau kosmetik).
- Cek apakah jenis pangan masuk daftar SPP-IRT atau harus MD.
- Pastikan label tidak memuat klaim jika memilih SPP-IRT.
- Siapkan NIB melalui OSS.
- Siapkan dokumen bahan baku, termasuk COA dan status halal. Daftar bahan termasuk dokumen yang diminta dalam sertifikasi halal self declare, dan COA membantu Anda menunjukkan mutu bahan yang dipakai.
- Manfaatkan pendampingan dari Balai POM atau program Si Jempol.
Kesalahan Umum UMKM Saat Mengurus Izin
- Mencantumkan klaim di label padahal mengajukan SPP-IRT, yang menurut Pasal 10 PerBPOM 4/2024 tidak diperbolehkan.
- Mengira semua produk rumahan bisa SPP-IRT, padahal BTP, bahan penolong, produk wajib SNI, dan PKGK dikecualikan.
- Lupa masa berlaku, sehingga produk terlanjur beredar setelah SPP-IRT habis.
- Belum menyiapkan DIP saat hendak notifikasi kosmetik.
- Tidak menyimpan dokumen bahan baku dengan rapi sejak awal.
Dukungan Bahan Baku dari BBK
Bahanbakukiloan.com menyediakan COA gratis untuk semua produk mulai 1 kg, dan situsnya mencantumkan referensi riset untuk SKU ekstrak sebagai bahan rujukan di halaman Riset. Lihat pilihan bahan di Katalog, atau pelajari alur order di Cara Pesan.
FAQ Izin Edar BPOM untuk UMKM
1. Apa beda PIRT dan BPOM? SPP-IRT diterbitkan Bupati/Wali Kota untuk pangan rumahan berisiko rendah. Izin edar MD diterbitkan langsung oleh BPOM untuk pangan olahan di luar daftar SPP-IRT.
2. Berapa lama SPP-IRT berlaku? 5 tahun, menurut Pasal 22 Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024.
3. Bisakah minuman herbal dengan klaim memakai SPP-IRT? Tidak. Pasal 10 Peraturan BPOM 4/2024 mengecualikan pangan olahan yang mencantumkan klaim dari SPP-IRT.
4. Saya tidak punya pabrik kosmetik. Bisakah tetap notifikasi? Bisa melalui kontrak produksi dengan industri kosmetik yang memiliki sertifikat CPKB, sesuai Peraturan BPOM 12/2020.
5. Berapa lama notifikasi kosmetik berlaku? 3 tahun dan dapat diperpanjang.
Sedang menyiapkan registrasi dan butuh bahan dengan dokumen lengkap? Hubungi Mas Faiz di WhatsApp +62 852-2197-9652.
Artikel ini adalah informasi umum. Ketentuan bisa berubah; selalu cek situs resmi BPOM dan konsultasikan dengan Balai POM setempat.
Sumber
- Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan SPP-IRT: https://peraturan.go.id/files/peraturan-bpom-no-4-tahun-2024.pdf
- Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika: https://peraturan.go.id/files/bn661-2020.pdf
- BPOM, "BPOM Siapkan Regulasi Baru, Dorong UMKM Naik Kelas dan Perluas Jangkauan Pasar": https://www.pom.go.id/berita/bpom-siapkan-regulasi-baru-dorong-umkm-naik-kelas-dan-perluas-jangkauan-pasar
- BPOM, "BPOM Percepat Proses Perizinan, UMKM Pangan Olahan Capai 55,9 Persen Registrasi Produk di BPOM": https://www.pom.go.id/siaran-pers/bpom-percepat-proses-perizinan-umkm-pangan-olahan-capai-55-9-persen-registrasi-produk-di-bpom
- UKM Indonesia, "SPP-IRT dan MD BPOM: Perbedaan Izin Edar Pangan Olahan yang Wajib UMKM Pahami": https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/spp-irt-dan-md-bpom-perbedaan-izin-edar-pangan-olahan-yang-wajib-umkm-pahami