Wajib Halal Oktober 2026: Yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha
Dasar Hukum Wajib Halal
BPJPH menyebut dua dasar hukum utama:
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Tahap sebelumnya sudah dimulai pada Oktober 2024 untuk usaha menengah dan besar. Mulai 18 Oktober 2026, kewajiban diperluas ke produk usaha mikro dan kecil serta produk luar negeri atau impor.
Dalam jumpa pers 9 Oktober 2026, Kepala BPJPH Haikal Hasan menegaskan: "Wajib halal tetap kita implementasikan. Tidak ada penundaan." Pada kesempatan yang sama, pemerintah menyatakan masih menyiapkan aturan khusus untuk UMK serta produk impor berupa bahan baku dan barang gunaan, tanpa merinci isi dan waktu terbitnya. Karena itu, pantau terus pengumuman resmi BPJPH.
Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal
Menurut BPJPH, kategori produk yang wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026 adalah:
| No | Kategori produk | Relevan untuk |
|---|---|---|
| 1 | Makanan dan minuman | Brand minuman, jamu kekinian, bakery, kopi |
| 2 | Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan | Usaha olahan daging |
| 3 | Kosmetik | Brand skincare dan personal care |
| 4 | Produk kimiawi dan produk rekayasa genetik | Industri kimia |
| 5 | Obat bahan alam, obat kuasi, dan suplemen kesehatan | Brand jamu, herbal, suplemen |
| 6 | Bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk makanan dan minuman | Supplier dan pengguna bahan baku |
| 7 | Barang gunaan (sandang, aksesori, perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah, alat tulis, perlengkapan kantor, alat kesehatan kelas risiko A) | Berbagai produk non-pangan |
Poin 6 penting bagi pembeli bahan baku: kehalalan produk akhir bergantung pada kehalalan setiap bahan yang dipakai.
Sanksi Jika Tidak Patuh
BPJPH menyebut pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- Peringatan tertulis
- Denda administratif
- Pencabutan sertifikat halal
- Penarikan produk dari peredaran
Bagaimana Jika Belum Siap?
BPJPH meminta pelaku usaha yang belum siap untuk mengajukan surat permohonan resmi kepada BPJPH. Namun, pengajuan surat tidak otomatis berarti dispensasi atau penundaan. Pastikan status permohonan dan keputusan BPJPH sebelum menganggap kewajiban Anda sudah disesuaikan.
Sertifikat Halal Gratis untuk UMK (Self Declare)
BPJPH membuka kuota 1,35 juta sertifikat halal gratis untuk UMK melalui program SEHATI 2026. Kriteria mengacu pada Keputusan Kepala BPJPH Nomor 146 Tahun 2025. Beberapa kriteria utamanya:
- Memiliki NIB dengan skala usaha mikro atau kecil.
- Hasil penjualan tahunan paling banyak Rp15 miliar, dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
- Maksimal satu fasilitas produksi dan satu outlet lokasi usaha.
- Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- Proses produksi sederhana dan dipastikan halal; tempat dan alat produksi terpisah dari produksi nonhalal.
- Peralatan sederhana, manual, atau semi otomatis.
- Pengawetan sederhana, tidak mengombinasikan lebih dari satu metode pengawetan.
- Bahan asal hewan berasal dari produsen atau rumah potong yang bersertifikat halal.
- Telah diverifikasi kehalalannya oleh Pendamping PPH.
- Bersedia melengkapi dokumen melalui SIHALAL.
Dokumen yang perlu disiapkan
- Surat permohonan sertifikasi
- Surat pernyataan self declare
- Akad/ikrar halal untuk produk dan bahan
- Penyelia Halal yang ditunjuk
- Daftar bahan
- Proses produksi halal
- Nama dan foto produk
- Manual SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal)
Pendaftaran dilakukan secara online. Halaman BPJPH mengarahkan ke portal ptsp.halal.go.id.
Checklist Kesiapan Halal untuk UMKM
- ☐ NIB sudah terbit dan skala usaha sesuai
- ☐ Daftar semua bahan (termasuk perisa, pewarna, pemanis, bahan penolong) sudah lengkap
- ☐ Status halal setiap bahan sudah dicek ke supplier
- ☐ Alur produksi tertulis dan terpisah dari bahan nonhalal
- ☐ Penyelia Halal sudah ditunjuk
- ☐ Manual SJPH sudah disusun
- ☐ Akun SIHALAL sudah dibuat
- ☐ Pendamping PPH sudah dihubungi
Langkah Praktis Setelah 18 Oktober 2026
Jika produk Anda termasuk kategori wajib halal tetapi sertifikatnya belum terbit, lakukan langkah berikut:
- Cek status permohonan di akun SIHALAL Anda secara berkala.
- Lengkapi dokumen yang kurang, terutama daftar bahan dan status halal setiap bahan.
- Pantau pengumuman resmi BPJPH, termasuk aturan khusus untuk UMK dan produk impor bahan baku yang menurut pemerintah sedang disiapkan.
- Rapikan catatan supplier, sehingga setiap bahan bisa ditelusuri asal-usul dan status halalnya.
Peran Supplier Bahan Baku
Karena salah satu syarat self declare adalah bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, pilih supplier yang bisa menunjukkan status halal per SKU. Di Bahanbakukiloan.com, status halal setiap SKU ditampilkan di halaman produk, dan COA diberikan gratis untuk semua produk mulai 1 kg. Anda bisa mengecek bahan seperti stevia powder atau flavour taro, dan daftar lengkapnya ada di Katalog.
FAQ Wajib Halal 2026
1. Kapan wajib halal untuk UMK mulai berlaku? Menurut BPJPH, mulai 18 Oktober 2026, untuk produk usaha mikro dan kecil serta produk impor.
2. Apakah kosmetik termasuk wajib halal? Ya. Kosmetik termasuk kategori yang disebut BPJPH wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026.
3. Apakah bahan baku juga wajib halal? BPJPH memasukkan bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk makanan dan minuman dalam daftar kategori wajib halal.
4. Apakah sertifikat halal untuk UMK bisa gratis? Bisa, melalui program SEHATI 2026 dengan kuota 1,35 juta sertifikat, selama memenuhi kriteria self declare.
5. Apa yang terjadi jika saya mengajukan surat belum siap? BPJPH menyatakan surat permohonan tidak otomatis berarti dispensasi atau penundaan. Ikuti keputusan resmi BPJPH atas permohonan Anda.
Sedang menyiapkan sertifikasi halal dan butuh bahan dengan status halal yang jelas? Tanyakan status halal SKU yang Anda butuhkan ke Mas Faiz di WhatsApp +62 852-2197-9652.
Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum. Selalu cek ketentuan terbaru di situs resmi BPJPH.
Sumber
- BPJPH, "Tak Hanya Makanan-Minuman, Ini Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal Mulai 18 Oktober 2026": https://bpjph.halal.go.id/detail/tak-hanya-makanan-minuman-ini-jenis-produk-yang-wajib-bersertifikat-halal-mulai-18-oktober-2026/
- BPJPH, "Ini Kriteria Pelaku UMK yang Dapat Mengajukan Sertifikat Halal Gratis Program SEHATI 2026": https://bpjph.halal.go.id/detail/ini-kriteria-pelaku-umk-yang-dapat-mengajukan-sertifikat-halal-gratis-program-sehati-2026
- BPJPH, "Wajib Halal Oktober 2026 Dilaksanakan Tepat Waktu sesuai Amanat Undang-undang": https://bpjph.halal.go.id/read/wajib-halal-oktober-2026-dilaksanakan-tepat-waktu-sesuai-amanat-undang-undang
- InfoPublik, "Wajib Halal Berlaku 18 Oktober 2026, BPJPH Minta Perusahaan Belum Siap Ajukan Permohonan": https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/993078/wajib-halal-berlaku-18-oktober-2026-bpjph-minta-perusahaan-belum-siap-ajukan-permohonan